peraturan pemerintah tentang pergudangan. TENTANG PEDOMAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,. peraturan pemerintah tentang pergudangan

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api; 1. Judul. U. bulelengkab. 2016. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) sebagaimana telah. Tujuan regulasi ini adalah untuk meningkatkan pengaturan perdagangan berbasis elektronik dan internet atau e-commerce, serta untuk memberikan kepastian lebih lagi di Indonesia. STATUS PERATURAN. Dengan dijiwai oleh Instruksi Presiden No. PP No. b. Peraturan Perundang-undangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Informasi Perdagangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 3. Peraturan Presiden 1. Proses Administrasi Pergudangan; adalah aktifitas mengurus data-data gudang seperti : pemesanan barang, data persedian, data pengeluaran barang, data permintaan, bahkan sampai peramalan permintaan. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Nomor : PERMENTAN NO. Movement. Harga tersebut sudah termasuk PPN. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Keputusan Presiden RI Nomor. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Peraturan Daerah Provinsi…. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara. Movement juga dapat disebut sebagai material. 12. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ukuran. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 36 Tahun 2005 dan UU No. 77 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Sektor Perdagangan; Persyaratan. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan PermukimanNOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PERGUDANGAN 2. Halaman ini telah diakses 14967 kali FILE-FILE PERATURAN. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : PP No. Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. 2759 , LL SETNEG : 5 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 13. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang. 000. 2015 No. PERDA Kota Surakarta No. d. bahwa dalam rangka tertib. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 7 September 2023. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan. Pasal I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang – Undang No. PERPRES No. maka Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352). 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada. Redaksi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 31) menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 2019. 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang Undang; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan tempat seperti gudang untuk menyimpan barang dagangannya, pelaku usaha sekaligus pemilik gudang harus mengantongi Tanda. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN. 15. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (“Permendag 90/2014”) 2. Peraturan Gubernur Bali. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 1965 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perubahan undang-undang nomor 2 prp tahun 1960 tentang pergudangan (lembaran negara republik indonesia tahun 1962 nomor 31) menjadi undang-undang presiden republik indonesia,. E. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara. 05 Apr 2021 | SLN. Saat ini, semua hal yang berkaitan dengan THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2019/No. Permen ini juga sejalan dengan Permen LHK No 6 Tahun 2021 yang. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. 28 tahun 2000 PP No. KETENTUAN PENUTUP. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. KETENTUAN PERALIHAN 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. 1 Undang-Undang. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 1960: Tentang: PERGUDANGAN: Tempat PenetapanPeraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Persyaratan lainnya PP No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. go. Setiap gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang untuk usaha Anda harus didaftarkan. bersangkutan tidak diperlukan adanya izin usaha. Latar Belakang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang. tentang Pergudangan; 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang PedomanPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. 2019. Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa, sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Undang-undang (UU) NO. 5806, LL SETNEG : 33 HLM. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. Mengingat: 1. Total: 14. Pasal 5 ayat (2) Undang. Umum: Pasal 19 : Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 10. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Created Date: 4/19/2021 3:00:18 PMPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);. Indonesia,. 14. 40, LN. 2. 1690, jdih. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari. 31) menjadi Undang-UndangBAB I PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERGUDANGAN FARMASI A. Usaha Menengah berkedudukan. 4, BN. 4722); 2. Pada saat ini, regulasi yang mengatur sektor logistik Indonesia adalah Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan pada 5 Maret 2012. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen. 31) MENJADI UNDANG-UNDANG PENJELASAN UMUM a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 2016, No Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Re 1965) Tanggal: 2 AGUSTUS 1965 (JAKARTA) Tentang: PERKOPERASIAN. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan,. tahun 1962 yang Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau; Mengingat : 1. Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 90/ M-DAG/PER/12/2014 “ Gudang adalah suatu ruangan yang tidak. Selain itu, PP ini mengatur juga mengenai pembentukan BPASN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. BAB III. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur. TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA “PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA SURAKARTA,. 1965/ No. Dengan dijiwai oleh Instruksi Presiden No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah No. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik (BULOG); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; 3. Online. “Tidak sembarang memakai gudang, pelaku usaha harus memperhatikan legalitas penggunaan gudangnya dengan mengantongi tanda daftar gudang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang Pengganti, Derivatif Resi Gudang, pembebanan Hak Jaminan, dan penyerahan Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa Peraturan Pemerintah Nomo r 8 Tahun 2003 tentang PedomanDownload UU Nomor 11 Tahun 1965 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran. 02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah. Bantuan & FAQ. 6016, LL SETNEG : 44 HLM. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) sebagaimana telah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. PP ini mencabut PP Nomor 24 Tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2/Ko. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. O. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA. TENTANG DATABASE PERATURAN. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak (“Permenhan 5/2016”), bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan. UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Mencabut. Administrasi Pergudangan. 10 Tahun 2002 Tentang Izin indutri, usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan tanda daftar gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota; 11 hlm. Tahun 2009 Tentang Pedoman Pergudangan; 11. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari. kemnaker. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah. KELEMBAGAAN: Bagian Kesatu. Close. 13, LN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. -T. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 10. 36 TAHUN 2023PERDA No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern. Mencabut : Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. E. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik T. PP No. Judul. Pergudangan biasanya menyumbang sekitar 20 sampai 30 persen dari biaya logistik. Created Date: 2/19/2021 6:42:45 PMIZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERGUDANGAN, DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MADIUN, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. 5806, LL SETNEG : 33 HLM. METADATA PERATURAN. 2. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal I. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta (Lembaran. 19 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (pdpau) Kota Samarinda. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang. 102, TLN NO. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. 11 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 2 Prp Tahun. Pasal 102020. 96, LL SETNEG : 62 HLM. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum; 7. 3. Pedoman.